Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei ini perlu disikapi dengan merefleksi keberjalanan arah pendidikan kita saat ini. Dewasa ini, keberadaan sekolah formal nampak begitu menjajah Indonesia. Sekolah seolah menjadi solusi tunggal untuk membentuk karakter anak. Wajib belajar yang dicanangkan pemerintah tereduksi maknanya menjadi wajib sekolah. Hal ini tentu berbahaya mengingat besarnya potensi overschooling.

Apalagi, sistem pembelajaran di sekolah dimotivasi oleh sistem imbalan dan hukuman (reward and punishment), bukan oleh rasa ingin tahu. Hal ini ibarat 2 mata pisau, untuk jangka waktu yang pendek memang dapat memberikan efek instan, namun tidak bagus untuk jangka yang panjang. Model pendidikan yang kini adalah dirancang untuk indoktrinasi dan pelatihan ketaatan, tidak lebih dari itu. Ini akan mematikan bakat anak, menjadikan anak kaku, dan menyukai hal yang instan.

Alarm bahaya yang kedua dari pereduksian makna wajib belajar menjadi wajib sekolah yaitu pelemahan fungsi lembaga keluarga. Padahal, dari keluargalah seharusnya anak bisa dikembangkan dengan dahsyat karena mendapatkan tempat dan porsi yang optimal (terutama dari ibu).

Pelemahan fungsi keluarga ini semakin terasa dengan adanya full-day school (FDS). Model sekolah FDS (termasuk boarding school) boleh jadi muncul karena ketidakpercayaan pemerintah terhadap pendidikan keluarga. Menurut Menteri Pendidikan, FDS memang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pendidikan termasuk juga mencakup pendidikan etika dan karakter. Padahal sudah sewajarnya pendidikan etika dan karakter diberikan secara intim oleh orang tua ke anak kandungnya.

Untuk siapa?

Berbicara tentang data, model FDS ini memang tidak sepenuhnya salah apabila diterapkan di Indonesia yang begitu luas dan beraneka ragam. Beberapa data memang menunjukan FDS ini sangat membantu terlebih kepada orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi SMP. Sebagian orangtua dengan tingkat pendidikan tersebut mungkin mengalami kesulitan untuk membantu anak belajar di rumah karena tidak mengerti isi pelajarannya. Mereka juga tidak punya waktu untuk menemani anak belajar, terutama karena jadwal pekerjaan mereka tidak teratur seperti halnya karyawan di kantor-kantor. Dalam hal ini, FDS boleh jadi adalah solusi yang tepat. Namun pertanyaannya, apakah orang tua dengan tingkat pendidikan tertinggi SMP tersebut mampu membayar “ongkos” sekolah FDS? Maka ini yang perlu diperhatikan pemerintah apabila memang benar-benar berniat menuntaskan masalah inequality di dunia pendidikan.

Maka muncul pertanyaan dasar. Untuk siapa FDS ini dirancang? Dulu Mendikbud mengatakan bahwa dibuat sistem FDS agar anak ketika pulang jam 5 sore dapat bertemu orang tua yang juga pulang saat jam 5 sore. Bukankah pola ini hanya untuk kehidupan di perkotaan? Di pedesaan, orang tua tidak memiliki ritme kerja berangkat jam 7 dan pulang jam 5. Apalagi di daerah 3T. Sudah jelas sistem ini ditujukan hanya untuk masyarakat perkotaan.

Pendidikan dengan basis keluarga

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan Sistem Pendidikan Nasional dengan memperkuat keluarga sebagai basis pendidikan anak. “Make a good family for the best country”. Menjadikan keluarga sebagai saka guru peradaban bukanlah hal yang mustahil. Kekuatan hubungan emosional antara anak dengan orang tua tidak diragukan lagi menjadi hubungan yang khas yang tidak dapat begitu saja diganti dengan hubungan guru ke murid.

Mungkin sudah familiar mengenai cerita anak kecil yang menangis karena di bully oleh teman-temannya karena dianggap idiot. Hati siapa yang tak runtuh bila menghadapi kondisi anaknya demikian. Namun, sang ibu dengan sabar dan penuh kasih sayang membelai anaknya. “Jangan menangis nak, kamu akan tetap belajar bersama ibu”. Kini kita semua mengetahui anak “idiot” tersebut adalah Thommas Alfa Edison.

Kembali ke sistem pendidikan, hendaknya sistem pendidikan nasional sangat memperhatikan keluarga dalam keterlibatannya dengan sekolah. Dengan menjadikan keluarga sebagai basis pendidikan dan sekolah sebagai “alat dukung” juga dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi orang tua untuk belajar dan berproses menjadi guru terbaik untuk anak. Bahkan Ki Hajar Dewantara menempatkan keluarga sebagai salah satu dari Trisentra kelembagaan pendidikan, di samping sekolah dan masyarakat. Keluarga merupakan suatu lembaga sosial tertua usianya, terkecil bentuknya, dan terlengkap fungsinya. Pendidikan dengan menjadikan keluarga sebagai poros bukanlah pendidikan yang selalu berbicara tentang ijazah, kurikulum, pelajaran, dan hal-hal akademis. Justru, tantangan besar dalam pendidikan dengan poros keluarga adalah bagaimana menumbuhkembangkan anak-anak agar menjadi pribadi yang berkualitas.

Dalam islam, sudah ada contoh yang tepat dari Keluarga Imran. Imran bukanlah nabi/rasul, namun namanya terabadikan dalam Al-Quran. Keluarga Imran tidak dapat terlepas dari Maryam, putri Imran. Ibundanya Maryam yang tak lain adalah istri Imran ini pernah bernadzar bahwa anaknya akan ia didik untuk menjadi seorang yang bagus akhlak dan perilakunya. Ini menunjukkan betapa seorang pendidikan berbasis keluarga dimulai dari komitmen yang luhur dan agung.

Usaha untuk mengembalikan marwah pendidikan ini bukanlah tanggung jawab satu pihak, karena sampai lingkaran terkecil yaitu keluarga pun memiliki andil yang strategis untuk mengembalikan pendidikan Indonesia ke kondisi idealnya. Masalah utama dalam implementasi keluarga sebagai poros pendidikan adalah tidak semua keluarga mampu memberikan layanan pendidikan bagi semua anggota keluarganya sesuai kebutuhan belajar yang diperlukan. Berbagai desakan dari sisi ekonomi, kemajuan ilmu dan teknologi, serta dampak revolusi komunikasi dan teknologi informasi menjadikan keluarga tidak mampu lagi memenuhi fungsinya sebagai lembaga pendidikan secara utuh, sebagaimana yang diharapkan.

Dalam hal inilah orang tua perlu memahami fungsi dan peranan pendidikan keluarga dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dari sisi pemangku kebijakan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yang dibentuk berdasar Permendikbud 11/2015 harus mengambil bagian untuk menunjukkan arah gerak Pendidikan Keluarga di Indonesia. Karena masalah pendidikan ini merupakan agenda besar Republik ini, maka memang perlu dipikirkan secara matang karena masalah-masalah yang mendera bukanlah masalah yang terjadi secara kebetulan tapi sistemik, berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

 

Advertisements